TAPUT – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui Pelatihan Membangun Integritas dan Budaya Anti-Korupsi Tahun 2026.
Pelatihan digelar secara daring dan dibuka Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., bersama Wakil Bupati Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., Sekretaris Daerah Henry M.M. Sitompul, M.Si., serta jajaran pimpinan daerah di Aula Mini Kantor Bupati Tapanuli Utara, Senin (28/9/2026).
Kegiatan tersebut melibatkan Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara dan penyuluh antikorupsi. Peserta berasal dari sejumlah unsur yang memiliki peran penting dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik, antara lain camat, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bendahara, kepala UPT Puskesmas serta pimpinan BUMD.
Pimpinan Perumda Mual Natio dan PT Perseroda Pertanian juga mengikuti pelatihan tersebut.
Dalam arahannya, Bupati Jonius menekankan pentingnya integritas aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan. Menurutnya, ASN tidak cukup hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga harus mampu menjadi agen perubahan dalam membangun budaya kerja yang berintegritas.
Bupati meminta jajaran ASN berani menolak suap dan gratifikasi dalam bentuk apa pun serta menerapkan prinsip integritas dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
Nilai-nilai integritas tersebut juga diarahkan untuk diterapkan secara konsisten di seluruh unit kerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah preventif pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel sekaligus meminimalkan potensi terjadinya praktik korupsi.
Dengan melibatkan aparatur yang berada pada posisi strategis dalam pengelolaan anggaran, pelayanan publik dan operasional pemerintahan, pelatihan tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai pencegahan korupsi di lingkungan Pemkab Tapanuli Utara.
Pemkab Tapanuli Utara juga mendorong agar komitmen antikorupsi tidak berhenti pada pelatihan, tetapi diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di setiap perangkat daerah dan unit pelayanan publik. (Imelda Togatorop)
